Bengong sambil geleng2 kepala :-O
Itu adalah reaksi saya ketika membaca berita tentang aksi mereka yang menamakan diri Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Beberapa hari ini mereka berbondong2 ke Jakarta untuk mengadakan rapat nasional.

Wuuiihh… khueebattt euy!! Ada apa mereka rapat, di Jakarta pula? Untuk bantu korban banjir kah..?

Jika benar, mereka datang di saat yang tepat, karena hari2 ini jutaan rakyat Jakarta dan sekitarnya masih dilanda kesusahan akibat banjir dan ribuan petani di pantura Jawa Barat masih belum tahu mau berbuat apa karena sawah yang baru saja mereka tanami hancur akibat terendam banjir juga.

Ternyata saya harus tersenyum kecut bin pahit.. huehehehehe…….:P

Mereka rapat bukan untuk menyatukan pikiran dan menyumbangkan sesuatu bagi korban banjir. Alih-alih mikirin rakyat, mereka ke Jakarta dan menginap di Sahid Jaya Hotel untuk merumuskan langkah dan mendesak pemerintah untuk membatalkan revisi PP No 37/2006 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Alasannya, Peraturan Pemerintah tersebut sah secara yuridis karena di produksi melalui mekanisme dan prosedur yang benar. Jadi tidak ada alasan untuk membatalkan atau merevisinya.

Akal sehat dan nurani mereka sudah hilang. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah pusat dan karenanya pemerintah pusat berhak pula untuk melakukan revisi jika dilihat ada pasal2 yang dinilai merugikan rakyat. Yang seharusnya mereka (anggota DPRD) lakukan adalah menolak pemberlakukan PP tersebut ketika pemerintah secara ‘khilaf’ me-rilisnya, bukan malah menolak revisi. Walaupun alasan lain mereka adalah agar pemerintah bisa terlihat konsisten dalam menerapkan peraturan, tetap saja publik melihatnya dengan kacamata lain dan seragam, mereka takut kehilangan uang rapel yang sudah terlanjur di terima.

Memang tidak semua anggota DPRD setuju dengan langkah mereka. Ada juga yang cuek mau di revisi atau tidak manut sajalah. Tetapi pikiran dan tindakan mereka yang menolak revisi PP itu mencerminkan betapa bobroknya sistem demokrasi kepartaian kita. Bagaimana bisa orang2 yang tidak capable secara moral terpilih untuk duduk di kursi terhormat?! Hmmm.. tetapi saya yakin mereka juga akan mati2an membela diri jika dibilang tidak bermoral.

Dari jaman dulu, memang sudah banyak orang2 ‘beruntung’ yang tidak semestinya ada dan duduk di keanggotaan dewan terhormat. Mereka bisa terpilih karena dekat dengan jalur-jalur kekuasaaan. Ada yang masuk lewat jalur partai, ada yang lewat organisasi2 yang berafiliasi ke partai, dan ada juga memang punya koneksi langsung ke puncak-puncak kekuasaan. Memang tidak semua orang2 ‘beruntung’ itu berperilaku yang tidak berpihak pada rakyat. Yakin, pasti juga ada yang lurus-lurus saja, yang berpikir dan bertindak untuk rakyat.

Namun, mereka yang menolak revisi PP tersebut tak ubahnya seperti preman2 pasar yang karena kekhilafan pengelola pasar telah di beri rapelan beberapa bulan uang buat beli pulsa ponsel. Dan ketika pengelola pasar tersadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan, maka uang tersebut ingin di tarik kembali. Susah!! Mana mau preman mengembalikan uang?!

Alasan mereka bahwa PP No 37/2006 tersebut sah secara hukum memang masuk akal, tetapi seharusnya mereka juga memperhitungkan landasan moralnya. Di saat banyak orang masih hidup kesusahan, pengangguran yang bejibun, ditambah musibah alam yang datang bertubi2, kok ya ada anggota dewan yang tidak peka, yang malah mementingkan diri sendiri.

Pemerintah sendiri juga aneh, kok bisa peraturan yang merugikan rakyat itu sampai lolos untuk di terbitkan. Gak adil rasanya kalo rasa gemess hanya di alamatkan kepada anggota dewan yang menolak revisi. Menteri-menteri dan ahli-ahli hukum yang terkait mulai dari ketika peraturan tersebut dirancang, didiskusikan, digodok, dirumuskan, sampai akhirnya disahkan menjadi Peraturan Pemerintah juga harus dimintai pertangungjawabannya, paling tidak secara moral.

Hmmm… (cape’… ambil napas dulu..)

(btw, kok omongan saya jadi seperti aktifis-aktifis itu sih…?! :-D)

Mudah2an aja mereka segera insyaf, trus istighfar.. trus minta maaf pada rakyat.. trus ikhlas mengembalikan uang rapelan..